Israel Berusaha Lakukan Yahudisasi di sekitar Laut Mati

Eramuslim.com | Media Islam Rujukan, Keputusan otoritas pendudukan Israel menghancurkan delapan desa Palestina dan mengusir warganya dari selatan Tepi Barat ditujukan untuk menguasai lima puluh ribu hektar tanah Palestina, kata Abdul Hadi Hantash, seorang ahli dalam urusan pendudukan.

 Keputusan Israel ini datang untuk melengkapi skema Israel untuk melakukan Yahudisasi di wilayah selatan Al-Khalil yang berdekatan dengan Laut Mati, ujarnya.

 Hantash menjelaskan bahwa Israel telah berusaha sejak pendudukan Tepi Barat pada tahun 1969 untuk mengepung desa-desa Palestina dan masyarakatnya dengan pemukiman Yahudi dalam upaya untuk merebut tanah Palestina serta memperluas pemukiman Yahudi.

 Dia menjelaskan bahwa keputusan Israel baru-baru ini untuk menghancurkan delapan desa Palestina bertujuan untuk menyita lebih banyak wilayah Palestina.

 Ahli Palestina ini mengatakan kepada Quds Press bahwa penduduk desa-desa telah diusir dari rumah mereka sebelumnya, mencatat bahwa pendudukan berusaha untuk mengusir mereka lagi sebagai bagian dari kebijakan pembersihan etnis terhadap rakyat Palestina.(fq/pic)

Sumber: http://eramuslim.com/berita-israel-berusaha-lakukan-yahudisasi-di-sekitar-laut-mati.html

DPR: Kekerasan ke Rohingya Mengarah Pembersihan Etnis

 REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq, menilai, tindakan kekerasan yang dilakukan pemerintah Myanmar terhadap muslim Rohingya sudah mengarah ke pembersihan etnis. Tindakan ini diperkirakannya akan terus berlanjut, kecuali pemerintah Myanmar mau membuka kebijakan politik.

''(Kebijakan politiknya) Yaitu untuk menerima mereka sebagai bagian dari warga muslim Arakan dan bagian dari warga negara Myanmar. Lalu segala bentuk diskriminasi dihentikan,'' kata Mahfudz kepada wartawan, Kamis (26/7).

Jika hal ini dilakukan, lanjutnya, maka Myanmar akan mencatat capaian besar dalam proses demokratisasi yang tengah dijalankan. Myanmar juga bakal menjadi pijakan sangat penting dalam mengelola pluralisme secara demokratis di Myanmar.

Selama ini, Mahhfudz menilai, pemerintah Myanmar telah melakukan pengabaian terhadap nilai-nilai demokrasi dan kemanusiaan. ''Itu artinya, semua unsur di Myanmar bertanggung jawab terhadap ethnic cleansing yang sedang dan terus terjadi,'' papar Wasekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.

Sumber: http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/

Muslim Thailand Serukan Bantu Muslim Rohingya

 Sejumlah massa melakukan aksi damai menyerukan penghentian penindasan etnis minoritas Rohingya di Bundaran HI, Jakarta, Kamis (26/7). (Tahta Aidilla/Republika)

REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Pemimpin komunitas Muslim Thailand, Aziz Butakumpun, mengaku prihatin dengan apa yang dialami Muslim Rohingya. Namun, ia tidak bisa berkomentar banyak soal itu.

"Pengetahuan saya soal Muslim Rohingya terbatas. Yang pasti, kita harus membantu mereka," kata Butakumpun, seperti dikutip dari Anadolu Agency, Kamis (26/7).

Butakumpun menyebutkan masalah Muslim Rohingya bukanlah hal baru. Namun, masalah tersebut sudah terjadi bertahun-tahun lamanya.

Butakumpun melihat pejabat Muslim Thailand di ASEAN telah berinisiatif membahas isu Rohingya dengan Menteri Luar Negeri Myanmar. "Insya Allah, apa yang terjadi di Myanmar tidak terjadi di Thailand," ucapnya.

Butakumpun mengatakan apa yang terjadi di wilayah tersebut tidak akan mengubah cara orang melihat umat Islam di Thailand dan cara umat Islam di Thailand melihat umat Buddha.

"Jadi, jangan katakan Thailand sebagai negara Buddhis akan melakukan hal yang sama dengan Myanmar," pungkas dia.

Sumber: http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-mancanegara/

Warga Israel Anggap Polisi Perbatasan Kurang Sadis Siksa Bocah Palestina

Eramuslim.com | Media Islam Rujukan, Para aktivis mengecam sebuah video yang dirilis Senin lalu oleh lembaga hak asasi manusia Israel B'Tselem yang menunjukkan petugas perbatasan Israel menendang seorang anak Palestina di sektor yang dikontrol Israel di wilayah Hebron.

 Petugas terlihat dalam video itu meraih lengan anak laki-laki sembilan tahun bernama Abdul Rahman Burqan, menyeretnya sambil mengatakan: "Mengapa kamu membuat masalah" Kata seorang petugas kedua yang berjalan ke arah anak itu dan menendang anak tersebut sambil berteriak.

 Menurut B'Tselem, insiden itu terjadi pada hari Jumat pekan lalu di dekat Masjid Ibrahim, sebuah lokasi yang sering menjadi lokasi bentrokan antara polisi dan para pemuda Palestina.

 Polisi Perbatasan Israel segera mengumumkan penyelidikan atas insiden ini. Dalam pernyataan yang dirilis tak lama setelah video tersebut dipublikasikan secara online, mengatakan "mengutuk perilaku polisi sebagai tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan," lapor Times of Israel.

 Video itu diambil diam-diam dari balik sebuah bangunan oleh seorang pegiat kemanusiaan Palestina dan disebarluaskan oleh organisasi pembela hak asasi manusia Israel, B'Tselem.

 Menurut direktur B'Tselem, Jessica Montell, pemerintah Israel saat ini sedang mengusut insiden itu. Tetapi menurut dia hal itu hanyalah formalitas karena nyatanya tidak pernah ada tindakan hukum diambil terhadap aksi kekerasan dilakukan oleh aparat atau warga sipil Negeri Zionis itu terhadap orang-orang Palestina.

 Namun banyak warga Israel mengekspresikan dukungan mereka terhadap tindakan petugas polisi perbatasan di situs jejaring sosial. Mereka malah menganggap aparat itu kurang sadis dalam menyiksa anak tersebut. Setidaknya ada 821 dukungan warga Negeri Zionis itu dalam laman Facebook stasiun televisi Israel, Channel 2.

 "Jika saya menjadi polisi itu, saya bakal menembak kepala bocah itu lima kali," tulis Avishy Nappe, pengguna Facebook asal Israel. Lainnya menulis bakal menghantam kepala bocah itu dengan batu bata terlebih dulu baru kemudian menendangnya.

 Salah satu warga Israel Ariel Davidpur menulis: "Polisi perbatasan adalah pahlawan! Sayang dia tidak membunuhnya dengan tendangan."

 Tentara dan aparat keamanan Israel sering menahan dan menyiksa anak-anak, laki-laki dan perempuan, tanpa alasan jelas. Mereka pun tidak segan-segan membunuh para bocah itu.(fq/aby)

Sumber: http://eramuslim.com/berita-warga-israel-anggap-polisi-perbatasan-kurang-sadis-siksa-bocah-palestina.html

Perang Suriah Jadi Tontonan Warga Israel

REPUBLIKA.CO.ID, GOLAN -- Puluhan warga Israel berbondong-bondong menuju Dataran Tinggi Golan dekat perbatasan Suriah. Mereka datang untuk melihat pertempuran yang sedang terjadi antara pasukan pemerintah dengan opisisi.

Seperti dilansir Times of Israel, Rabu (25/7), tren nonton bareng pertempuran itu pertama kali diperkenalkan Menteri Pertahanan Israel, Ehud Barak. Ia mengatakan, dirinya mengunjungi Dataran Tinggi Golan untuk menyaksikan dengan mata kepala sendiri pertempuran yang terjadi di Suriah.

Sejak saat itu, gelombang warga Israel yang datang ke Dataran Tinggi Golan terus bertambah dalam beberapa hari belakangan ini. Uniknya, warga Israel tersebut menyaksikan pertempuran dengan membawa teropong dan kamera.

Mereka datang menyaksikan pertempuran yang jarang-jarang terjadi. Dikesempatan itu, puluhan warga Israel itu mendengar suara dentuman ledakan bom dan rentetan senjata yang sering terjadi.

Yang menarik, para penyelenggara perjalanan wisata di Israel, memasukkan 'pemandangan pertempuran di Suriah' dalam agenda perjalanan kepada para turis. Lalu apa yang dilakukan militer Israel?

Militer Israel mengaku mereka terus melakukan cara terbaik untuk menjauhkan para 'pelancong' dari senjata-senjata militer yang diletakan di sepanjang perbatasan Suriah.

Sumber: http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/

Kerusuhan Etnis Landa India, 9 Tewas 170.000 Ngungsi

 Warga menyaksikan jenazah korban kerusuhan etnis di dekat Kota Kokorajhar, negara bagian Assam, India, pada Sabtu (21/7)

REPUBLIKA.CO.ID, GUWAHATI -- Sembilan orang tewas dalam bentrokan antar-kelompok etnis di Assam, India, pada Selasa malam waktu setempat. Jumlah itu membuat total korban tewas menjadi 35 orang.

Sementara, sebanyak 170.000 penduduk mengungsi akibat kerusuhan tersebut.

"Situasinya tegang dan kita mendapatkan polisi paramiliter tambahan," kata Kepala Kepolisian Assam, JN Choudhury, kepada wartawan.

JN Choudhury menambahkan bahwa mayat kesembilan orang yang tewas semalam itu telah ditemukan pada Rabu pagi.

Ketua Dewan Wilayah Bodoland (satu badan pemerintah lokal), Hagrama Mohilary, mengatakan kepada AFP melalui telepon bahwa sebanyak 35 orang tewas. ''Sebanyak 170.000 lainnya diperkirakan ditampung di kamp-kamp bantuan yang dikelola oleh pemerintah,'' katanya.

Sumber: http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/

PBB akan Bahas Resolusi untuk Rohingya

REPUBLIKA.CO.ID, YANGOON -- Sekertariat Jenderal PBB mendesak adanya sebuah resolusi untuk mengakhiri krisis kemanusiaan atas Muslim Rohingya di Myanmar. Resolusi diperlukan agar pemerintah Myanmar mau mencari solusi krisis melalui negosiasi.

"Kami mendesak pemerintah negeri itu utuk menghentikan kekerasan dan mencari solusi terhadap krisis yang masih terus berlangsung itu melalui negosiasi dan dialog," kata deputi juru bicara Sekertariat Jenderal PBB, Eduardo Del Buey kepada IRNA, Rabu (25/7).

Mengenai pernyataan Presiden Myanmar Thein Sein bahwa Muslim Rohingya harus diusir dan dikirim ke kamp penampungan PBB, Del Buey mengaku enggan berkomentar. Ia hanya menambahkan bahwa PBB saat ini tengah melakukan penyelidikan terhadap penangkapan warga Muslim Rohingya oleh pemerintah Myanmar.

Sedikitnya 650 warga Muslim Rohingya tewas dalam konflik antaretnis sejak akhir Juni lalu. Sekitar 1200 lainnya hilang dan 90 ribu kehilangan tempat tinggal.

 Pria muslim Rohingya menangis ketika dipaksa untuk naik kapal untuk dikembalikan ke Myanmar dekat pos penjaga perbatasan di Taknaf,Bangladesh,Jumat (22/6). (Saurabh Das/AP)

Sumber: http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/

KBRI akan Fasilitasi Relawan untuk Rohingya

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Sebagai anggota forum ASEAN, Indonesia melalui KBRI di Myanmar, siap memfasilitasi tim relawan kemanusian untuk etnis Muslim Rohingya di negara tersebut.

Hanya saja, Kementerian Luar Negeri hingga saat ini, belum menerima satupun form, tim dari dalam negeri untuk diberangkatkan menjadi relawan. "Bagi tim relawan, dan observer, KBRI akan mencoba untuk memfasilitasi," ujar Dirjen Kerjasama ASEAN, I Gusti Agung Weseka Puja, kepada Republika, Kamis (26/7).

Gusti menyatakan konflik komunal antara etnis Buddha Arakan dan Muslim Rohingya di Negara Bagian Rakhine itu merupakan pelanggaran HAM. Apalagi, Myanmar sedang berada di jalur keterbukaan.

Dia menjelaskan, ASEAN hingga sekarang belum terlibat dalam penyelesaian kekerasan yang telah menewaskan sedikitnya 78 orang etnis Rohingya tersebut. Termasuk saat pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN awal Juli di Kamboja. "ASEAN belum pernah membahasnya."

Tidak terlibatnya ASEAN, menurutnya bukan karena tidak mengetahui konflik tersebut. Hanya saja, mekanisme terlibatnya ASEAN dalam suatu persoalan harus melalui pembahasan antar sesama anggota forum negara se-Asia Tenggara itu. "Kita menunggu sampai ada yang mendorongnya ke forum," ujar Gusti.

Ditanya peran Pemerintah Indonesia terkait dengan konflik tersebut?. Jawab dia, anggota ASEAN tidak dapat melakukan intervensi ataupun turut campur atas suatu persoalan yang dialami oleh negara anggota lainnya.

Sebab sebagai negara berdaulat, Pemerintah Myanmar mengatakan masalah tersebut adalah konflik dalam negeri, yang tidak dapat dicampuri penyelesainnya oleh negara manapun.

Tetapi, keterbukaan pemerintahan Myanmar juga diharapkan untuk menjelaskan kepada internasional tentang kondisi dan situasi di wilayah yang sekarang ditetapkan sebagai zona militer itu. "Kami mendorong atas keterbukaan pemerintahan di sana (Myanmar), dan kami masih bisa percaya,".

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Sosial Politik dan Budaya KBRI di Myanmar, Djumara Supriyadi  telah mendesak pemerintah junta militer Myanmar untuk membuka diri atas keterlibatan komunitas internasional dalam konflik tersebut.

Salah satunya dengan memberikan akses masuk bagi relawan, maupun pemantau dan media asing, ke Negara Bagian Rakhine. Namun, kata dia, desakan itu belum ditanggapi oleh pemerintah setempat.

Djumara menyarankan relawan Indonesia yang hendak memantau dan melakukan perbantuan terhadap Muslim Rohingya, agar berangkat atas nama perbantuan kemanusian, dan tidak mandiri.

Kata dia, lembaga di bawah Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), UNOCHA, juga tengah melakukan upaya agar pemerintah Myanmar dapat mengizinkan para relawan dan pers asing masuk ke wilayah tersebut.

Sumber: http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/

Muslim AS: Tolak Kurma Israel!

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON--Penolakan terhadap kurma Israel tidak hanya terjadi di Timur Tengah. Di AS, komunitas muslim meluncurkan kampanye nasional guna memboikot produk kurma Israel.

Organisasi Muslim Amerika untuk Palestina (AMP) memulai kampanye bertajuk "Ramadhan Dengan Kurma Keadilan" itu. "Sayangnya, banyak Muslim AS yang tidak sadar telah mengkonsumsi kurma produk Israel. Kurma yang ditanam Israel di tanah-tahah Tepi Barat yang direbut dari Palestina," papar Direktur Program Nasional AMP, Awad Hamdan kepada Alarabiya.net, Kamis (26/7).

Awad mengatakan kampanye ini bertujuan untuk menginformasikan Muslim AS terkait cara mengetahui produk Israel. Menurutnya, informasi ini sangat penting guna menjaga perasaan warga Palestina yang menderita akibat tindakan Israel tersebut.  "Ramadhan merupakan momen yang tepat. Sebab, sebagian keluarga muslim  biasa membeli kurma saat Ramadhan untuk sajian berbuka," kata dia.

Dalam kampanye itu, AMP mengingatkan konsumen untuk berhenti membeli kurma dengan merek Jordan River, Yordan River  Bio-Tops dan Salomo King. "Ada baiknya, muslim AS membeli kurma yang diproduksi di California dan Arizona ketimbang kurma produksi Israel," kata Awad.

Menurut harian Haaretz Israel, produksi kurma itu diketahui mengeksploitasi buruh dan praktik kerja yang dipertanyakan. Mereka juga melaporkan, pekerja anak dipaksa untuk tinggal di kebun selama sembilan jam di bawa teriknya matahari. "Pemilik telah melakukan diskriminasi terhadap pekerja Palestina dengan membayar upah lebih rendah ketimbang pekerja Israel," tulis Haaretz.

Pemilik toko kelontong, dan juga pendukung kampanye, Jamil Morrar mengatakan keterlibatannya dalam kampanye karena dirinya sudah bertekad untuk tidak pernah menjual produk-produk Israel. "Ketika pelanggan bertanya soal itu, mereka lantas mengerti dan memahaminya," papar dia.

Sumber: http://www.republika.co.id/kanal/internasional

Mer-C: Dana RS Indonesia Gaza dari Rakyat

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR - Joserizal Jurnalis dari 'Medical Emergency Rescue Committee' (MER-C) Indonesia mengungkapkan dana untuk membangun Rumah Sakit Indonesia di Jalur Gaza, Palestina, semuanya murni berasal dari sumbangan rakyat Indonesia.

"Sampai saat ini, seluruh dana (pembangunan) untuk pembangunan RS Indonesia di Gaza itu tidak ada dana pemerintah maupun dana bantuan asing," katanya kepada ANTARA di Bogor, Jawa Barat, Ahad (22/7).

Ia menjelaskan pembangunan fisik RS Indonesia tersebut, yang kini memasuki tahap membangun lantai dua, membutuhkan total dana Rp 30 miliar. "Sampai dengan pertengahan Juli 2012, telah terkumpul donasi rakyat Indonesia dari berbagai kalangan sebesar Rp 22,8 miliar," kata dr. Joserizal Jurnalis, Sp.B.O.

Terkait dengan pembangunan lanjutan itu, kata dia, MER-C Indonesia kembali mengirimkan sebanyak empat relawan dari divisi konstruksi pada Jumat malam (20/7) berangkat ke Gaza. Mereka adalah Wanto, Sariyo, Sumadi, dan Mulyadi, yang semuanya merupakan tim teknik, untuk memulai pembangunan tahap kedua RS Indonesia di Jalur Gaza.

Ia menjelaskan pembangunan tahap dua itu akan meliputi pekerjaan arsitektur dan ME (mekanikal-elektrikal) rumah sakit. "Keberangkatan para relawan insinyur dan teknis ke Gaza ini juga merupakan bukti komitmen 'jihad para profesional'," katanya menambahkan.

Sementara itu, empat relawan itu, yakni Wanto, Sariyo, Sumadi, dan Mulyadi, mengaku bersyukur terpilih dan dipercaya untuk menjadi tim pembangunan RS Indonesia di Gaza.

Relawan yang semuanya berasal dari Pesantren Al Fatah, Cileungsi, Kabupaten Bogor itu mengaku sudah mendaftar untuk mengikuti misi pembangunan RS Indonesia ke Palestina sejak tahun 2009. Kala itu, mereka langsung membuat paspor dan akhirnya panggilan amanah tugas itu datang sekarang.

Mulyadi, salah satu anggota tim mengaku bahwa tugas itu merupakan pengalaman pertama bagi para relawan untuk misi tugas ke luar negeri. Diakui Mulyadi, ada perasaan was-was dan takut karena biasanya mereka turun membantu menjadi relawan untuk wilayah bencana di dalam negeri.

"Saya pernah ikut jadi relawan sewaktu bencana gempa di Yogyakarta," kata Wanto, selaku ketua tim.

Sementara Sumadi, pernah menjadi relawan sewaktu bencana gempa melanda Padang Sumatera Barat. "Ada perasaan takut, tapi insya Allah niat kami sudah tulus. Semoga amanah tugas ini kelak menjadi amal sholeh kami," kata Mulyadi menambahkan.

Bersurat kepada Presiden
Joserizal Jurnalis mengatakan bahwa pihaknya sebenarnya telah mengirimkan surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait dengan pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Palestina.

"Adapun perihal surat adalah mengenai program pembangunan RS Indonesia di Gaza. Kami memandang perlu untuk menyebarluaskan informasi ini kepada para donatur dan relasi yang sudah menyumbangkan dana dan kepedulian mereka untuk program RS Indonesia di Gaza," katanya.

Ia menjelaskan bahwa surat kepada Presiden itu dikirimkan pada tanggal 15 Maret 2011 itu, terkait dengan surat yang dikirimkan Kepala Pusat Kerja Sama Kementerian Kesehatan RI yang diterima pihaknya pada 14 Maret, Nomor PR.03.02/2/262//2011, sebagai jawaban atas surat MER-C kepada presiden dengan tembusan kepada Menkes mengenai penandatanganan nota kesepahaman (MoU) pemerintah Indonesia dengan Bank Pembangunan Islam (IDB).

Dalam surat itu disebutkan bahwa pada prinisipnya MER-C mendukung pemerintah Indonesia yang ingin membantu masyarakat Palestina. "Karena kami yakin semakin banyak bantuan untuk rakyat Palestina, akan semakin baik untuk mereka," katanya.

"Namun, yang kami sesalkan, di sini adalah sikap pemerintah yang 'tidak transparan' dan 'tidak menepati komitmen' yang sudah disepakati sebelumnya. Wacana 'cardiac center' (pusat penanganan penyakit jantung, red.) di Gaza dalam perbincangan interdep yang digelar sepanjang tahun 2009--2010," sebut surat itu.

Disebutkan pula bahwa wacana mengenai Bank Pembangunan Islam (IDB) dilontarkan pertama kali oleh Ketua BKSAP DPR RI Hidayat Nurwahid pada pertemuan 9 Agustus 2010 di Senayan.

Kemudian, muncul lagi pada rapat interdep 26 Agustus 2010. Namun, dalam pembicaraan tersebut IDB dibahas dalam konteks sebagai lembaga yang akan menfasilitasi pengiriman dana pembanguan RS Indonesia yang berasal dari pemerintah Indonesia, dan bukan sebagai pelaksana program.

"Untuk itu, kami menduga keras pembangunan 'cardiac center' yang akan bertempat di komplek RS Shifa (Gaza City) adalah proyek IDB (berupa bangunan belum siap) yang sudah ada sejak sebelum agresi Israel akhir tahun 2008 dan pembangunannya terlantar hingga kini," katanya.

Meski demikian, kata Joserizal, MER-C akan tetap melanjutkan pembangunan RS Indonesia di Bayt Lahiya, Gaza Utara meskipun pemerintah Indonesia 'sudah mengalihkan' bantuan dari program itu. "Hal ini kami lakukan semata-mata dalam rangka menyalurkan amanah dana dari rakyat Indonesia," katanya.

Indonesia Utang Budi kepada Palestina

Rakyat Indonesia bisa dibilang utang budi kepada Palestina. Pasalnya, Palestina merupakan salah satu negara yang 'banting tulang' demi mewujudkan kemerdekaan Indonesia dari belenggu penjajahan imperium Belanda, Portugis ataupun Jepang.

Karena itu, sudah sepantasnya rakyat Indonesia membantu rakyat Palestina yang membutuhkan dukungan moril demi kemerdekaan dari belenggu Zionis Israel. Kesamaan historis dengan Indonesia menumbuhkan harapan melalui Konferensi Internasional Al Quds dan Palestina.

"Rakyat Indonesia menuntut segera terwujudnya kemerdekaan Palestina dari penjajahan Zionis Israel," sebut Steering Committee International Conference For the Freedom of Al Quds and Palestine (ICFQP) Aqsa Working Group Indonesia untuk Yakhsyallah Mansur, Rabu (6/6).

Kedekatan hubungan diplomasi antara Indonesia dan Palestina mengukuhkan niat sejumlah lembaga kemanusiaan yang peduli Palestina untuk menggelar konferensi tersebut. Lokasi yang dipilih selama konferensi berlangsung pada 4-5 Juli mendatang di Bandung, Jawa Barat. Lantaran kota Paris van Java itu tercatat dalam sejarah sebagai penyelenggara Konferensi Asia-Afrika (KAA) pertama yang digelar 1955 silam.

Palestina, sebut Mansur, banyak membantu jelang kemerdekaan Indonesia. Secara diplomasi tokoh-tokoh ternama Palestina seperti Mufti Syekh Mohammad Amin Al Husain berkampanye di jazirah Arab agar mendukung kemerdekaan Indonesia. Muhammad Ali Tohir, saudagar asal Palestina pun membantu secara materil persiapan para pemimpin Tanah Air.

"Hubungan historis kebangsaan dan menjadi akidah Muslim bersama untuk membela kemerdekaan Palestina melalui konferensi internasional yang dihadiri tokoh nasional dan tokoh agama. Nantinya Bandung menjadi kota kemerdekaan untuk semua bangsa,"ulas Mansur mengakhiri.

Sumber: REPUBLIKA.CO.ID